Efektifitas Penerapan Program Hutan Kemasyarakatan Di Desa Parigimpuu Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah

Effectiveness of Community Forest Program Implementation in Parigimpuu Village, West Parigi District, Parigi Moutong Regency, Central Sulawesi Province

  • Sitti Aminah Dosen Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Palu
  • Rosmaniar Gailea Dosen Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Palu
  • Tirtha Ayu Paramitha Dosen Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Palu
  • Ice Anugrah Sari Dosen Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Palu
Keywords: Efektifitas, Hutan, Masyarakat

Abstract

Kegiatan Hutan Kemasyarakat (HKm) dilaksanakan melalui upaya meningkatkan daya dukung lahan dengan teknik pelaksanaan pemanfaatan ruang tumbuh yang ada maupun pemungutan bagian-bagian tertentu dan tanaman yang berada di dalam kawasan hutan. Pelaksanaan kegiatan HKm ini dapat dilakukan di wilayah hutan produksi terbatas, hutan lindung, zona penyangga dan zona budidaya.  Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah mengetahui efektifitas penerapan program HKm di Desa Parigimpuu Kabupaten Parigi Moutong. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara individual (individual interview) dengan tipe wawancara mendalam (depth intervew), yang didasarkan pada kriteria dan indikator (K&I), dan studi pustaka terutama terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu serta dokumen terkait lainnya. Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif, dengan mengacu pada hasil penilaian Kriteria dan Indikator (K&I). Tahap awal yang dilakukan adalah mengetahui rancangan kerja kegiatan. Selanjutnya informasi tersebut dijadikan acuan dasar dalam menentukan instrumen prinsip yang meliputi: “prinsip kepastian hukum, prinsip kesejahterann rakyat, prinsip demokratis pengelolaan sumberdaya alam, dan prinsip keadilan sosial’. Hasilnya adalah 1). Program HKm di Desa Parigimpuu Kabupaten parigi Moutong telah terlaksana dengan cukup efektif. Hal tersebut nampak pada penilaian responden terhadap prinsip kebijaksanaan dan kepastian hukum, prinsip demokratisasi pengelolaan sumberdaya alam, dan prinsip kesejahteraan rakyat. 2).Realisasi program HKm di Desa parigimpuu dapat dilihat dari kelembagaan masyarakat yang diakui dan diberdayakan, kemudian akses bagi pengelola HKm, ketersediaan dana bagi pengemban program HKm, pengelola HKm diposisikan sebagai pelaku utama.

References

Awang, S.A., 2004. Dekonstruksi Sosial Forestri; Reposisi masyarakat dan Keadilan Lingkungan. Bigraf Publishing. Yogyakarta.
Departemen kehutanan, 2001. Keputusan Menteri kehutanan No. 31/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan. Jakarta.
Departemen kehutanan, 2007. Keputusan Menteri kehutanan No. 37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan. Jakarta.
Hadijah, 2006. Kelembagaan dan kebijakan Pengelolaan Hutan dalam Otonomi daerah Di kabupaten Tana Toraja. Universitas Hasanuddin. Makassar. (Penelitian tidak dipublikasikan).
Hamsir.S.M. 2003. Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan reboisasi Pola HKm di Desa Mamatantimali Kec. Marawola Kabupaten Donggala Prop. Sulawesi Tengah. Universitas Tadulako. (Laporan PU/Magang tidak diterbitkan).
LEI, 2002. Lembaga Ekolabel Indonesia. LEI. Jakarta
Published
2022-02-02
Section
Articles