IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU DI KANTOR KECAMATAN BANAWA KABUPATEN DONGGALA
Abstract
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas telah diamanatkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat akan ditempuh melalui 3 jalur, yakni peningkatan pelayanan publik, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing. Jelas nampak bahwa pelayanan publik mempunyai peranan yang sangat penting sebagai salah satu tugas umum pemerintah disamping regulasi dan pemberdayaan. Penelitian dilaksanakan di Kantor Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala. Pengambilan informan mempergunakan Purpossive. Analisis data yang dilakukan menggunakan teknik analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian tentang impelementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) di Kantor Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala maka peneliti menarik suatu kesimpulan bahwa impelementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) di Kantor Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala berdasarkan beberapa variabel telah berjalan dengan baik, walapun terdapat variabel Sumber daya yaitu pegawai dan anggaran dalam kategori belum memadai.
References
Agustino Leo, 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik Penerbit CV Alfabeta Bandung.
Anggara Sahya, 2014, Kebijkan Publik (Publik Policy) CV Pustaka Setia Bandung
Arif, Saiful. 2008. Reformasi Pelayanan Publik, Averroes Press Malang.
Barata Adya Atep. 2003. Dasar-Dasar Pelayanan Prima. Gramedia. Jakarta.
Dasril Muhamad, 2017, Evaluasi Dampak Implementasi Kebijakan Publik (Studi Tentang Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak) Dialektika Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial 2(1):67 Doi:10.36636/Dialektika.V2i1.234
Dye, Thomas, R. 2002 Understading Public policy, New York: Prentice- Hallinc.
Dunn, Willian N, 1994, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
Edwards III, George C. 1980 Implementing Public Policy.Washington Congressional Quarterly Inc.
Grindle, Merile. S. (ed), 1980. Politics and Apolicy Implementatiion in Third World, New Jersey princetown Universitiy Press.
Hessel Nogi Tangkilisan, 2003. Implementasi Kebijakan Publik, Transformasi Pikiran George Edward, Lukman Yogyakarta. Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.
Islamy, M. Irfan, 2004, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Jakarta. Bumi Aksara
Jones, Charles O., 1991, Pengantar Kebijakan Publik, (Public Policy), Rajawali Press. Jakarta
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 238 – 270 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Kurniawan Luthfi, J, Puspitosari Hesti, 2007, Wajah Buram Pelayanan Publik, Diterbitkan atas kerja sama Malang Corruption Watch dan YAPPIKA, Jakarta.
Kurniawan Agung, 2005, Transformasi Pelayanan Publik, Cetakan Pertama, Pembaharuan, Bantul Yogyakarta.
Miles Matthew B, Huberman A Michael, 2007, Analisis Data Kualitatif, Penerjemah Tjetjep Rohendi. Cetakan Pertama. Universitas Indonesia, Jakarta.
Nugroho, Riant. 2002. Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
....................... 2006. Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang (Model-model Perumusan Implementasi dan Evaluasi). Jakarta PT. Elex Media Komputindo.
........................ 2012. Public Policy. Jakarta. PT. Elex Media Komputerindo-Kelompok Gramedia, Edisi keempat, Revisi 2012.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010, tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri pasal 10 Nomor 4 tahun 2010, tentang sarana prasarana penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri pasal 11 Nomor 4 tahun 2010, tentang pelaksana teknisPelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
Sianipar, J.P.G. 2000. Manajemen Pelayanan Masyarakat. Lembaga Administrasi Negara RI. Jakarta.
Subarsono, AG, 2011, Analisis Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Tjandara. Riawan W. 2005. Peningkatan Kepasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik. Pembaharuan. Yogyakarta.
Wahab Solichin Abdul, 2004, Analisis Kebijakan Negara dan Formulasi ke Implementasi Negara, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Bumi Aksara. Jakarta.
Wahab Solichin Abdul 2012, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik, Bumi Aksara. Jakarta.
Wibawa Samudra. 2004. Kebijakan Publik Proses dan Analisis. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
Wibawa, dkk 1994. Kebijakan Publik, Intermedia.Jakarta.
Winarno Budi, 1989, Teori Kebijaksanaan Publik, Pusat Antar Universitas Studi Sosial, Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
UUD RI Tahun 1945
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
