IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI DESA SALUKAIA KECAMATAN PAMONA BARAT KABUPATEN POSO

  • Delfin Karatu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palu
  • Nurmiati Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palu
  • Fery Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palu
Keywords: Implementasi Kebijakan, Penanggulangan, Bencana

Abstract

Implementasi kebijakan penanggulangan bencana alam di daerah merupakan tanggungjawab pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, demikian halnya bencana alam gempa bumi di Desa Salukaia Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso membutuhkan penanganan yang intensif dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Informan ditetapkan secara purposive yaitu 5 orang sedangkan data di analisis secara kualitatif kemudian ditarik kesimpulan dan diberikan saran-saran. Hasil penelitian menujukan implementasi kebijakan penanggulangan bencana alam belum berjalan secara optimal, masih terdapat faktor penghambat yaitu kesalahpahaman alur pemberian bantuan dan sosialisasi, sumber daya, kondisi politik, kondisi sosial dan struktur birokrasi. Namun disamping itu terdapat pula faktor pendorong yakni standar dan sasaran yang ditunjukkan dengan SOP tentang kedaruratan serta hubungan antar organisasi dengan lembaga terkait yang telah berjalan dengan baik.

References

Dasril Muhamad, 2015, Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Palu Jurnal Prospektif Fakultas ISIP Universitas Muhammadiyah Palu Volume 1 No 2, Hal 181-210.

Departemen Komunikasi dan Informatika RI. 2007. Penanggulangan Bencana Alam dalam Perspektif Agama di Indonesia . Departemen Komunikasi dan Informatika RI : Jakarta.

Fery & Yani, Ahmad: 2019. Fisherman Hope Post-Disaster Earthquake And Tsunami; Case Study of Sirenja District Donggala, IJHESS, Published by: Universitas Muhammadiyah: Palu. Hal. 1-4

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPBD): Jakarta

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi

Peraturan Daerah Kota Poso Nomor 47 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Poso. Poso: Sekretariat Daerah Kabupaten Poso Kota Poso

Ramli, Soehatman. 2010. Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Disaster Manajemen). Dian Rakyat: Jakarta

Subarsono, A.G. 2010. Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Sudarwan. 2015. http://news.okezone.com, koordinasi penanganan bencana lemah.

Sugiono. 2007. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. R&D. Alfabeta: Bandung

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia: Jakarta.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: Jakarta

Published
2022-08-23
Section
Articles