Maleo Law Journal

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN PENETAPAN WALI PENGAMPU ANAK DALAM KEADAAN AUTISME (Studi Putusan Nomor: 284/Pdt.P/2023/PN TJK)

Erlina Bachri Erlina Bachri — 2024-08-15

Penelitian ini membahas tentang permohonan penetapan ahli pengampu untuk anak yang mengalami autisme, dengan studi kasus Putusan Nomor 284/Pdt.P/2023/PN TJK. Latar belakang masalah mencakup aspek hukum waris dan perwalian, khususnya terkait anak yang memiliki disabilitas. Indonesia memiliki tiga sistem hukum waris: adat, Islam, dan perdata. Studi ini lebih fokus pada aspek hukum perdata, yang menetapkan hak waris berdasarkan perorangan. Kematian seseorang menimbulkan akibat hukum bagi ahli warisnya, termasuk pembagian harta warisan. Penelitian ini menyoroti kasus seorang anak autisme, Axel Reyner, dan upaya ibunya, Riswati, untuk menjadi wali pengampu yang diakui oleh pengadilan. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan wali pengampu berdasarkan pertimbangan hukum yang melibatkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hakim mempertimbangkan keadaan khusus Axel Reyner sebagai penyandang autisme. Putusan tersebut memberikan ijin kepada ibu Axel, Riswati, sebagai wali pengampu untuk mewakili anaknya dalam segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan keperluannya. Penelitian ini memberikan wawasan tentang penanganan hukum terhadap kasus anak autisme dalam konteks hukum perdata. Implikasinya mencakup pentingnya penetapan wali pengampu untuk melindungi hak dan kepentingan anak dengan kebutuhan khusus. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami dan meningkatkan perlindungan hukum bagi anak-anak dengan disabilitas dalam konteks perwalian.

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN DI WILAYAH HUKUM POLRES GORONTALO UTARA

Vicky Ibrahim — 2024-10-21

The objectives of this study are (1) to find the law enforcement of a criminal act of joint assault by beatings under the Criminal Code (KUHP), and (2) to determine the law enforcement of a criminal act of joint assault by beatings in the jurisdiction of the North Gorontalo Sub-regional Police. This study employs a qualitative research method, which aims at certain objects systematically, correctly, and accurately describing the phenomena that occur in the field. The results of this study indicate that (1) the occurrence of the criminal act of joint assault by beatings in North Gorontalo Sub-regional Police has internal and external factors from the perpetrators themselves, (2) the hard work of the North Gorontalo Sub-regional Police in Preventive/pre-aggressive efforts and repressive efforts in law enforcement against the criminal act of joint assault by beatings. The Preventive/proactive work at the community level and by government agencies is through legal advice or socialization. At the same time, the North Gorontalo Sub-regional Police conducts repression in the form of applicable criminal law. In this article, the effort of the North Gorontalo Sub-regional Police begins with investigation and cooperation with related agencies and leads to the application or enforcement of criminal law, namely Article 170 of the Criminal Code.

EKSISTENSI HUKUM DAN PENEGAKANNYA TERHADAP KONFLIK LAUT NATUNA UTARA

nayla adelina istika — 2024-10-21

Dengan dikukuhkannya Deklarasi Djuanda dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, wilayah Indonesia bertambah 2,5 kali
lipat menjadi 5.193.250 km². Luasnya lautan Indonesia tidak hanya memberikan dampak positif
bagi kemakmuran negara Indonesia, namun juga menjadikannya rentan terhadap pelanggaran
hukum di perairan Indonesia salah satunya yang terjadi di laut Natuna Utara. Tujuan dari lahirnya
penelitian ini adalah untuk mengetahui apa faktor penyebab terjadinya konflik di laut Natuna Utara
dan bagaimana peran hukum maupun penegakannya dalam mengatasi konflik ini. Dengan
menggunakan metode penelitian yuridis normatif didapati hasil penelitian bahwa alasan di balik
aktivitas ilegal yang dilakukan China adalah mereka mengklaim bahwa perairan Natuna
merupakan wilayah historis nenek moyang mereka untuk menangkap ikan (traditional fishing
ground). Maka dari itu, terlepas dari adanya regulasi hukum terkait serta aturan mengenai Zona
ekonomi eksklusif suatu negara yang sudah jelas adanya, peran penegakan hukum dalam
mengatasi konflik di laut Natuna Utara ini diharapkan dapat lebih tegas dan efektif lagi sehingga
kedepannya tidak terjadi hal serupa.

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GORONTALO NOMOR 209/PID.SUS/2021 BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN DENGAN PEMUFAKATAN JAHAT

RACHMAD TAHIR — 2024-10-21

The results of the research show that the Gorontalo City Consumer Dispute Resolution Agency in the last 3 years has data in 2021 that has resolved 3 cases, in this case 2 mediations and 1 arbitration. Furthermore, in 2022 there will be 17 cases with the qualification of 15 mediation cases and 2 of them are cases carried out by arbitration. As of the latest data, which is currently running in 2023, the Gorontalo City Consumer Dispute Resolution Agency has resolved 14 mediation cases and 2 arbitration cases. In Consumer Dispute Resolution, it is carried out using the trial principle which produces decisions quickly, simply and without costs, but in fact there are still decisions which charge court costs to the parties, namely cases number 003 and 004 in 2021 and 2022. For this reason, 2 (two) Aquo's decision is part of an evaluation of the Gorontalo City Consumer Dispute Resolution Agency to include legal considerations in a case that is subject to and complies with the Consumer Protection Law.

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MEREK DALAM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Moch. Ikhsan Zihady Maulana Ikhsanzm — 2024-10-21

Dalam melakukan penelitian ini guna mengerti bagaimana bentuk implementasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang berupaya untuk melindungi Merek di masa perkembangan ekonomi serta persaingan usaha ini berlangsung, era globalisasi membuat berkembangnya perekonomian dunia khususnya di Indonesia, apabila satu perkembangan ekonomi tidak diatur melalui hukum terutama dalam persaingan bisnis atau usaha dikhawatirkan akan menjadi persaingan usaha yang tidak sehat dan tidak akan terwujudnya cita –cita bangsa Indonesia. Lingkup Hak Kekayaan Intelektual umumnya mencangkup Hak Cipta dan Hak Terkait, Merek, indikasi geografis, desain industri, paten, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, larangan praktek persaingan curang dan perjanjian lisensi. Tetapi yang menjadi konsen pada penelitian ini adalah mengenai perlindungan merek, dimana Merek menjadi suatu permasalahan dalam bisnis, karena Merek merupakan identitas atas hasil inovasi atau ide yang tidak berwujud yang bisa menimbulkan keuntungan apabila ide atau inovasi tersebut sesuai dengan lingkup masyarakat. Merek selalu dipermasalahkan karena penggunaan Merek yang seharusnya tidak bisa digunakan oleh setiap persaingan dalam usaha karena ada Merek yang sudah didaftarkan secara resmi kepada Negara maka bagi pelaku usaha yang tanpa hak memakai merek yang sudah didaftarkan itu maka secara perdata dan pidana bisa dilakukan upaya hukum, karena Merek yang telah tercatat memperoleh kepastian hukum yang jelas, maka yang melakukan pemakaian tanpa hak bisa dilakukan dengan menggugat pemberhentian semua kegiatan yang terkait dengan merek tersebut berdasrkan UU MIG.

Kata Kunci: HKI, Merek, Perlindungan.

PENYELESAIAN SANKSI DISIPLIN PROFESI DOKTER DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)

JUMIATI — 2024-10-21

Di dalam praktek, tindakan medis terhadap tubuh manusia oleh dokter atau dokter gigi kadang menimbulkan permasalahan yang berujung terjadinya sengketa medis. Biasanya yang dipersengketakan berupa Pelanggaran etika kedokteran pelanggaran disiplin kedokteran; pelanggaran hak orang lain/pasien. Apabila terjadinya pelanggaran disipilin dokter atau dokter gigi dalam pelaksanaan praktik kedokteran tentunya hal tersebut dapat merugikan pasien dan tidak terpenuhinya perlindungan terhadap hak-hak pasien dalam pelayanan kesehatan. Oleh karena itu diperlukan upaya hukum. Jenis penelitian yang digunakan pada artikel ilmiah ini yaitu normatif dengan mengkaji hukum dengan meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila terjadi pelanggaran disiplin dalam praktik kedokteran oleh dokter atau dokter gigi pasien dapat mengadukan pelanggaran disiplin. Namun, menurut Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 32/2015, keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tidak dimaksudkan untuk tujuan yudisial dan oleh karena itu para hakim pengadilan tidak terikat untuk mematuhinya. Hal ini melemahkan posisi Konsil Kedokteran Indonesia sebagai regulator, Implementasi dalam penjatuhan hukuman disiplin bagi profesi dokter, sehingga mengakibatkan dokter yang tergugat membuat gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 dengan mengacu pada ketentuan ini, maka tidak sedikit hakim yang berpendapat bahwa Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia masuk dalam kategori badan atau pejabat tata usaha Negara. Kesimpulan pada penulisan ini yaitu penegakan disiplin profesi dokter dan dokter gigi seharusnya dipisahkan dari bidang hukum, karena penegakan disiplin ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, mempertahankan, dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, serta menjaga kehormatan profesi dokter dan dokter gigi.

KONTEKSTUALISASI PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TERKAIT PENCEMARAN LINGKUNGAN PERSPEKTIF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

Winsherly Tan — 2024-10-22

Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management is an important legal instrument in the aspect of environmental protection and management which is then manifested by the Batam City Government and related policy stakeholders in the form of legal products, namely Batam City Regional Regulation Number 4 of 2016 concerning Protection and Management of the Environment and Batam City Regional Regulation Number 4 of 2017 concerning the Implementation of Regional Health which is the commitment of the Batam City Government and related policy makers to protect, protect and preserve the environment so that it can become a good and healthy. For research in this writing, using normative research methods, which are based on written regulations, literature study that examines aspects of theory, as well as legal explanations. And the results of this study indicate that Regional Regulations related to Environmental Protection and Management as well as Health Implementation This community can encourage the achievement of the Suistainable Development Goals (SDGs).

ANALISIS YURIDIS KONSEP OMNIBUS LAW DALAM HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Nyoman Nidia Sari Hayati — 2024-10-22

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum civil law memiliki banyak sekali peraturan perundang-undangan mulai pusat sampai daerah. Dampaknya banyak terjadi tumpang tindih peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal.Untuk menata peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih diperlukan adanya harmonisasi. Konsep omnibus law telah berhasil diterapkan di beberapa negara yang kebanyakan menganut sistem common law, namun Indonesia yang menganut sistem hukum civil law masih baru mengenal istilah ini. Dengan demikian permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimna konsep omnibus law dalam membangun harmonisasi perundangan dan apa saja hambatan yang dialami apabila konsep ini diterapkan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Kemudian dilakukan analisis terhadap semua bahan dengan metode deskriptif. Hasil dari penilitian ini menunjukkan bahwa harmonisasi perundang-undangan sangat penting dilakukan untuk pembangunan hukum dan demi terciptanya kepastian hukum di Indonesia. Namun untuk membuat Undang-Undang dengan konsep omnibus law memerlukan kajian mendalam dan melibatkan banyak pihak demi transparansi pembentukannya dupaya tidak menimbulkan permasalahan- permasalahan danÂ merugikan publik.