Maleo Law Journal

KENDALA PENEGAKAN HUKUM SURAT PEMBERITAHUAN WAJIB PAJAK YANG TIDAK BENAR DI KANTOR PAJAK PALU

Muhammad Ahmad — 2026-04-30

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana penyampaian surat pemberitahuan wajib pajak yang isinya tidak benar dan tidak lengkap di Kantor Pajak Palu dan hambatannya dengan penelitian empiris. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum tindak pidana penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang isinya tidak benar atau tidak lengkap di wilayah kerja KPP Pratama Palu masih terjadi, baik karena unsur kelalaian (culpa) maupun karena unsur kesengajaan (dolus). Sebagian besar kasus disebabkan oleh kelalaian administratif, penegakan hukum terhadap pelanggaran ini di KPP Pratama Palu lebih menitikberatkan pada penyelesaian administratif melalui pengenaan sanksi denda, bunga, dan kewajiban pembetulan SPT. Penerapan sanksi pidana masih sangat terbatas karena adanya prinsip ultimum remedium, di mana tindakan pidana baru dilakukan apabila sanksi administratif tidak efektif. Hambatan utama dalam proses penegakan hukum tindak pidana penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang isinya tidak benar atau tidak lengkap di KPP Pratama Palu adalah keterbatasan sumber daya manusia, tidak terdapat penyidik pajak (PPNS). Hambatan berikutnya rendahnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak, hambatan pembuktian unsur kesengajaan dalam tindak pidana pajak, Hambatan koordinasi antarinstansi penegak hukum (DJP, Kepolisian, Kejaksaan). Secara umum, hambatan tersebut menggambarkan adanya kesenjangan antara hukum yang ideal dan realitas empiris, di mana ketentuan hukum perpajakan telah mengatur secara komprehensif mekanisme penegakan hukum, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala struktural, teknis, dan sumber daya manusia.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: PERBANDINGAN KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004

Vicky Ibrahim — 2026-04-30

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berdasarkan KUHP terbaru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; (2) untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban KDRT dalam kedua instrumen hukum tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pengaturan dalam KUHP terbaru masih bersifat umum dan belum mampu mengakomodasi secara menyeluruh kompleksitas KDRT, khususnya terkait relasi kuasa dan kondisi psikologis korban, meskipun tetap dapat digunakan sebagai dasar hukum umum; (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai lex specialis memberikan perlindungan yang lebih komprehensif dengan mengatur jenis-jenis kekerasan serta mekanisme perlindungan korban yang mencakup aspek preventif, represif, dan rehabilitatif, sehingga lebih responsif dan berpihak pada korban.

Berdasarkan hasil tersebut, penulis menyarankan: (1) agar aparat penegak hukum mengedepankan penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam penanganan kasus KDRT serta meningkatkan pemahaman terhadap perspektif gender dan relasi kuasa dalam rumah tangga; (2) agar pemerintah dan masyarakat memperkuat upaya preventif melalui edukasi, sosialisasi, serta peningkatan layanan perlindungan korban, disertai pembaruan hukum pidana yang lebih responsif terhadap kekerasan berbasis gender guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dan keadilan yang substantif

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN KASASI NO. 2296 K/PID.SUS/2024 YANG MENYIMPANGI KETENTUAN PIDANA MINIMUM KHUSUS

Fahima Ramadani — 2026-04-30

The purpose of this study is to analyze the basis of the Supreme Court judges' considerations in the deviation. This study uses a normative legal research method. The results of the study indicate that the Supreme Court corrected the judex facti decision by changing the application of the article from Article 114 paragraph (1) to Article 112 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, the change in the application of the article by the Supreme Court was based on the failure to fulfill the elements of a sales intermediary due to the absence of relevant witnesses. However, in the aspect of criminalization, the Supreme Court imposed a prison sentence below the special minimum limit without adequate consideration of the reasons for the deviation, while the fine was still imposed according to the provisions of the law. This condition indicates a weak construction of the argumentation for punishment which has the potential to cause disparity in punishment, as well as create uncertainty in the application of the special minimum criminal provisions in judicial practice. Therefore, this study emphasizes the importance of comprehensive and argumentative considerations by judges in every deviation from the special minimum criminal provisions in order to maintain justice and legal certainty.

PENGATURAN HUKUM PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL: SEBUAH GAGASAN BERBASIS INDIVIDUAL-CENTRIC

Kharis Raharjo — 2026-04-30

Potensi risiko spesifik dari senjata perang berbasis AI dan belum adanya peraturan spesifik mengenainya, maka mendorong kebutuhan yang mendesak terkait regulasi internasional yang jelas, komprehensif, serta mengikat guna mengatur penggunaan dan pengembangan senjata perang berbasis AI. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengembangan kerangka hukum khusus untuk memastikan senjata yang didukung AI mematuhi prinsi-prinsip HHI. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-normatif. Hasil penelitian adalah pengembangan hukum internasional terkait peenggunaan senjata AI adalah kontrol manusia (meaningful human control), tanggungjawab pidana individu, dan kategorisasi subjek hukum. Gagasan mengenai pengaturan hukum penggunaan AI dalam konflik bersenjata berbasis individual-centric berfokus pada penegasan bahwa HHI berlaku, dan individu (manusia) tetap memegang kendali dan tanggung jawab penuh atas tindakan yang dilakukan oleh sistem senjata otonom

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BENGKULU UTARA

yolanda wardani — 2026-04-30

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang angka kejadiannya terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data Pengadilan Negeri Argamakmur dan Unit PPA Polres Bengkulu Utara, sejak tahun 2023 hingga pertengahan tahun 2025 tercatat sebanyak 49 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang meliputi persetubuhan, pencabulan, percobaan perkosaan, dan pelecehan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya penanggulangan serta faktor kendala dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bengkulu Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan jenis penelitian bersifat deskriptif, serta menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Argamakmur, Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, Pengadilan Negeri Argamakmur, serta DP3A melalui UPTD PPA telah melakukan upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi ke desa dan sekolah, penyuluhan hukum, serta pengawasan lingkungan, sedangkan upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum dan pemberian sanksi sesuai prosedur yang berlaku. Adapun faktor kendala meliputi keterangan korban dan saksi yang tidak kooperatif, rendahnya dukungan keluarga dan masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia aparat, keterbatasan sarana dan akses wilayah, serta rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan peran instansi terkait dan partisipasi aktif masyarakat agar perlindungan terhadap anak dapat terwujud secara optimal.

HAMBATAN PENYIDIK DALAM PEMENUHAN HAK ATAS BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PALU

Muhammad Irsyad Irsyad — 2026-04-30

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum selama proses penyidikan di Kepolisian Resor Kota Palu serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaannya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam KUHAP dan praktik di lapangan yang sering kali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak tersangka. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu mengkaji norma-norma hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan fakta di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik di Polresta Palu telah melaksanakan kewajiban pemberitahuan hak tersangka sejak awal pemeriksaan serta mendokumentasikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Namun, implementasi hak atas bantuan hukum masih belum optimal karena adanya kendala administratif, rendahnya kesadaran hukum tersangka, serta keterbatasan koordinasi antara penyidik dan lembaga bantuan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya penyederhanaan prosedur administrasi, penguatan koordinasi antar lembaga, dan peningkatan penyuluhan hukum kepada masyarakat diperlukan untuk mewujudkan pemenuhan hak tersangka secara efektif dan berkeadilan.

PERBANDINGAN PENGATURAN BEBAN PEMBUKTIAN ASAL-USUL KEKAYAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ANTARA NEGARA INDONESIA DAN NEGARA CHINA

Chintya Bella — 2026-04-30

The fight against corruption faces challenges in proving guilt, especially when there is a discrepancy between the wealth of public officials and their legitimate income. Shifting the burden of proof of the origin of wealth to the defendant raises legal debates regarding the principles of the presumption of innocence and due process of law. Indonesia and China both apply the reverse burden of proof mechanism in corruption cases, but with different normative constructions and legal implications. This research aims to analyze and compare the regulations on proving the origin of wealth in Indonesia and China, and to formulate the ideal direction for criminal law policy in Indonesia. This research uses a normative legal method with a statutory, comparative legal, and conceptual approach. The research results show that Indonesia adopts a limited and balanced form of reverse burden of proof, so the defendant’s obligation is limited to providing an explanation and cannot be used as a basis for punishment, which limits its effectiveness. Conversely, China applies pure reverse proof supported by an integrated surveillance system. Therefore, Indonesian criminal law policy needs to be directed toward strengthening effective and constitutional reverse burden of proof without disregarding human rights protection.

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN DIATAS TANAH HAK PENGELOLAAN

Magfira — 2026-04-30

Penelitian ini bertujuan mengkaji kewenangan dan perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang didirikan di atas tanah berstatus Hak Pengelolaan (HPL) dalam hal ini berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB : Nomor 59 Kelurahan Kamonji Tahun 1995) atas nama PT. Saridewi Membangun. Permasalahan difokuskan pada ruang lingkup kewenangan pemegang sertifikat HGB di atas HPL dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh sistem perundang-undangan dan lembaga peradilan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian HGB di atas HPL diatur dalam regulasi yang mengakui kemungkinan pemberian HGB di atas HPL dengan syarat-syarat administratif tertentu; namun praktik administratif dan putusan pengadilan menunjukkan adanya ketidakpastian hukum terkait perpanjangan, jaminan hak tanggungan, dan konflik kewenangan antara pemegang HPL dan pemegang HGB. Rekomendasi meliputi harmonisasi ketentuan teknis pendaftaran, pembakuan protokol perpanjangan HGB di atas HPL, serta perlindungan administratif dan peradilan yang lebih jelas bagi pemegang HGB.