Maleo Law Journal

Komparasi Mediasi Litigasi Dan Mediasi Non-Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Indonesia

2025-10-30T17:07:53+07:00

Penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi menjadi alternatif yang semakin dikedepankan seiring kebutuhan terhadap proses hukum yang efisien, cepat, dan berbiaya rendah. Mediasi kini terbagi dalam dua bentuk utama, yakni mediasi litigasi (di dalam pengadilan) dan mediasi non-litigasi (di luar pengadilan). Artikel ini mengkaji perbandingan antara kedua bentuk mediasi tersebut, baik dari aspek yuridis, kelembagaan, mekanisme, efektivitas, hingga kekuatan hukum hasil kesepakatannya. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa masing-masing bentuk mediasi memiliki kelebihan dan keterbatasan, tergantung pada konteks sengketa, posisi para pihak, dan kebutuhan hukum yang ingin dicapai. Mediasi litigasi memberikan jaminan eksekutorial, sedangkan mediasi non-litigasi menawarkan fleksibilitas dan kerahasiaan yang lebih tinggi

Kontribusi Yuridis Terkait Mekanisme Penetapan Pajak dan/ Retribusi Daerah oleh Pemerintah Daerah di Indonesia

2025-10-30T17:07:53+07:00

Penelitian ini membahas mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan pajak dan/atau retribusi daerah serta peran pemerintah pusat dalam mengawasi kebijakan tersebut. Pelaksanaan kewenangan daerah dalam menetapkan besaran pajak dan retribusi menimbulkan polemik, seperti kenaikan PBB yang tidak rasional di beberapa daerah dengan angka yang berbeda, seperti Kabupaten Pati (250%), Kabupaten Bone (200-300%), dan Kota Cirebon (1000%). Isu ini mengemuka karena meskipun desentralisasi memberikan otonomi kepada daerah, kewenangan tersebut tidak boleh dilaksanakan secara sewenang-wenang dan harus berlandaskan prinsip keadilan, kepastian, kemudahan, dan efisiensi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai batasan kewenangan pemerintah daerah dalam hal perpajakan dan urgensi pengawasan dari pemerintah pusat demi terciptanya kebijakan pajak yang berkeadilan dan tidak memberatkan rakyat. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji pengaturan terkait pajak daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hasil penelitian diharapkan memberikan pemahaman yang jelas mengenai batas kewenangan daerah dan mekanisme pengawasan pusat dalam pengelolaan pajak daerah.

Penerapan Keadilan Restorafif (Restorative Justice) Dalam Proses Penegakkan Hukum Di Wilayah Kota Palu

2025-10-30T17:07:53+07:00

Keadilan Restoratif atau biasa dikenal dengan nama Restorative justice merupakan pendekatan alternatif penyelesaian konflik dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, serta peran aktif masyarakat dalam penyelesaian konflik hukum yang terjadi di kalangan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan yang lebih humanis dibandingkan dengan paradigma keadilan retributif yang menjadikan hukum sebagai lex talionis (sarana balas dendam).

Hukum pidana di Indonesia yang secara legal formal tertuang didalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) serta menyangkut prosedur dalam sistem peradilan pidana tertuang didalam kitab undang undang hukum acara pidana (KUHAP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan restorative justice dalam penegakan hukum di wilayah Kota Palu, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, serta mengevaluasi dampaknya terhadap korban, pelaku, dan masyarakat

Kecerdasan Buatan dan Perlindungan Privasi Data : Perbandingan Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Indonesia dengan Personal Data Protection Act 2010 Malaysia

2025-10-30T17:07:54+07:00

Perkembangan kecerdasan buatan menimbulkan tantangan serius terhadap perlindungan data pribadi, terutama dalam konteks pemrosesan otomatis, profilisasi, serta transfer lintas batas data. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif pengaturan perlindungan privasi data dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data Pribadi di Indonesia dengan Personal Data Protection Act 2010 di Malaysia, khususnya terkait implikasinya bagi penggunaan kecerdasan buatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan, yaitu mengkaji kesamaan dan perbedaan kedua rezim hukum berdasarkan aspek definisi data pribadi, dasar hukum pemrosesan, hak subjek data, kewajiban pengendali, serta mekanisme pengawasan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 memberikan perlindungan yang lebih progresif, misalnya melalui pengakuan hak untuk menolak pemrosesan otomatis dan adanya kewajiban notifikasi kebocoran data, sedangkan Personal Data Protection Act 2010 masih bersifat terbatas karena tidak mencakup data yang diproses sektor publik. Namun, Malaysia telah melengkapi regulasinya dengan pedoman khusus mengenai penggunaan sistem algoritmik dalam pengambilan keputusan dan penilaian individu yang secara substantif memperkuat kerangka hukum pengawasan terhadap penerapan kecerdasan buatan. Penelitian ini merekomendasikan agar Indonesia segera merumuskan peraturan pelaksana yang mengatur secara eksplisit mengenai kecerdasan buatan, serta memperkuat mekanisme pengawasan lintas batas untuk menjamin hak privasi data di era digital.

Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Uang Palsu Di Kota Palu (Studi Kasus Di Kota Palu)

2025-10-30T17:07:54+07:00

Hasil Penelitian ini adalah (1) Peran Kepolisian Resor Palu dalam pencegahan peredaran uang palsu di Kota Palu yakni diantaranya pertama, melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Kedua, melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan terhadap temuan kasus peredaran uang palsu dan ketiga, melakukan penangkapan terhadap para pelaku peredaran uang palsu di Kota Palu, akan tetapi peran kepolisian dalam pencegahan peredaran uang palsu di Kota Palu belum berjalan dengan baik. (2) Kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Palu dalam pencegahan peredaran uang palsu di Kota Palu diantaranya adalah kendala substansi hukum, kendala penegakan hukum dan kendala kesadaran hukum masyarakat, ketiga hal inilah yang menyebabkan tidak maksimalnya penanggulangan peredaran uang palsu yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Palu.Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara normatif empiris. Adapun Saran Penelitian adalah (1) Sebaiknya pemberian sanksi pidana terhadap pelaku yang mengedarkan uang palsu dapat lebih berat dan setimpal dengan apa yang sudah dilakukan agar memberikan efek jera kepada pelaku dan menimbulkan rasa takut bagi yang berniat untuk melakukan tindak pidana peredaran uang palsu sehingga dapat mengurangi kejahatan ini. (2) Sebaiknya kepolisian bekerjasama dengan Bank Indonesia dengan seluruh stakeholder yang terkait bersama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bentuk dan model uang palsu agar masyarakat bisa terhindar dari peredaran uang palsu di Kota Palu.

Tinjauan Yuridis Terhadap Dampak Kebijakan Pemekaran Desa Pada Aspek Pelayanan Publik Didesa Buko Selatan Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

2025-10-30T17:07:54+07:00

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris atau jenis penelitian Non Doktrinal yaitu pendekatan dari segi fakta peristiwa hukum yang terjadi ditengah tengah masyarakat.

Tujuan penelitian (1).Untuk megetahui Dampak Kebijakan Pemekaran Desa Pada Aspek Pelayanan Publik Di Desa Buko Selatan (2).Untuk mengetahui Faktor yang menghambat Kebijakan Pemekaran Desa Pada Aspek Pelayanan Publik Di Desa Buko Selatan.

Hasil penelitian ini menujukkan bahwa: (1).Dampak Kebijakan Pemekaran Desa Pada Aspek Pelayanan Publik Di Desa Buko Selatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dipengaruhi oleh tiga aspek yaitu yang pertama Pelayanan Administrasi Publik yang adianggap belum memadai yang kedua Pengambilan Kebijakan Publik yang tidak sesuai yang diakibatkan belum tersusunya struktur organisasi perangkat desa dan yang ketiga adalah Pembangunan Sarana Publik yang belum sempurna masih banyak kekurangan dari segi sarana dan prasarana yang ada (2). Faktor yang menghambat Kebijakan Pemekaran Desa Pada Aspek Pelayanan Publik Di Desa Buko Selatan ada tiga yaitu Sumberdaya manusia Pelayanan Administrasi Publik belum lengkap dalam melakukan pelayanan publik dan yang kedua adalah Sarana dan prasarana Pelayanan yang dianggap belum lengkap sehingga masih banyak pelayanan yang terhambat serta sulitnya Penetapan kebijakan pembangunan yang ada hal ini tentunya diperlukan kesadaran dalam hal ini pemangku kebijakan di Desa Buko Selatan untuk mempercepat pembangunan dari segi SDM maupun sarana dan perasarana.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: (1).Kebijakan Pemekaran Desa Pada Aspek Pelayanan Publik Di Desa Buko seharusya mendapatkan perhatian serius pemerintah setempat untuk memperjelas kebutuhan masyarakat (2).Harus dilakukan restruktur pada organ pelayanan didesa tersebut agar masyarakat tidak menjadi kendala dalam pelayanan publik

Dari Fantasi Digital ke Kekerasan Nyata: Analisis Hukum atas Kasus Deepfake Pornografi dan Tanggung Jawab Negara

2025-10-30T17:07:54+07:00

The advancement of Artificial Intelligence (AI) has introduced new legal and ethical challenges, particularly in the misuse of deepfake technology to produce non-consensual pornographic content. This phenomenon violates individual privacy and human dignity, exposing the inadequacy of Indonesia’s current legal framework and regulatory delay. This research employs a normative juridical method with statute, conceptual, and case approaches. The study reveals that Indonesia’s positive legal framework namely the Electronic Information and Transactions Law, Pornography Law, and Sexual Violence Law has not yet specifically addressed the use of AI for harmful visual manipulation. This legal vacuum (rechtsvacuum) weakens law enforcement and victim protection against gender-based digital violence. As a duty bearer under human rights obligations, the state is responsible for enacting specific AI regulations, strengthening victim protection mechanisms, and implementing a human-rights-based AI governance framework to ensure ethical and just technological development in the digital era.