Maleo Law Journal

I IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 39 TAHUN 2006 TENTANG PENERTIBAN HEWAN LEPAS DI KABUPATEN BONE BOLANGO

2024-04-27T14:08:54+07:00

This research aims to find out how Regional Regulation No. 39 of 2006 concerning Controlling Loose Animals in Bone Bolango Regency and to find out what factors hinder the implementation of Regional Regulation No. 39 of 2006 concerning Controlling Loose Animals in Bone Bolango Regency, such as their types. This research is descriptive in nature which aims to accurately describe the characteristics of an individual, condition, symptom or to determine whether there is a relationship between a symptom or determine whether there is a relationship between another symptom in society. Based on the research results, in implementing Regional Regulation no. 39 of 2006 concerning Controlling Loose Animals in Bone Bolango Regency has not gone as expected because there are still several things that make this regional regulation not optimal, some of which are the causes of inappropriate achievement of goals, imposition of targets, time, making choices, and determination in measurements, from The Regional Regulation enforcement agency is the Bone Bolango Regency Civil Service Police Unit. This is indicated by the lack of special facilities for livestock from the government and if we look at it from the public, in principle they don't know about this Regional Regulation, which causes many animals to just run loose, considering that the impact of animal harm is not too fatal, as well as the lack of special facilities and budget from the government. as well as relaxing the special socialization of regional regulation no. 39 of 2006 concerning Controlling Loose Animals.

PROSES PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MELANGGAR KODE ETIK NOTARIS

2024-04-27T14:08:54+07:00

Pentingnya peran notaris dalam penegakan hukum di Indonesia membuat integritas dan profesional dari notaris serta kepatuhan terhadap kode etik notaris menjadi hal yang sangat penting. Permasalahan yang terjadi adalah masih terdapat terjadinya pelanggaran kode etik notaris yang tentu saja mengganggu proses penegakan hukum di Indonesia dan mencemarkan nama baik notaris di Indonesia. Metode yang telah digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode normatif-yuridis dilakukan dengan studi pustaka dengan menelaah data-data sekunder. Hasil penelitian menyatakan bahwa notaris di Indonesia diawasi oleh menteri dan Dewan Pengawas Notaris di Indonesia. Proses penyelesaian hukum pelanggaran kode etik notaris dimulai dari persidangan sidang tingkat pertama dilaksanakan oleh Dewan Pengawas Daerah atau Dewan Pengawas Wilayah dan persidangan pada tingkat banding yang dilakukan Dewan Pengawas Pusat atau Kongres. Beberapa bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pejabat notaris yang telah melanggar ketentuan dalam kode etik notaris adalah dapat berbentuk Teguran secara lisan Peringatan secara tertulis; skorsing sementara waktu dari Ikatan Notaris Indonesia; dan Pemberhentian secara hormat atau tidak hormat dari Ikatan Notaris Indonesia.

IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL MELALUI MEDIA SOSIAL DI INDONESIA

2024-04-27T14:08:55+07:00

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan mengapa pelaku melakukan pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial, menganalisis implementasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual secara verbal pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 83 PK/PID.SUS/2019. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan normative yuridis. Faktor utama pelaku melakukan pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial adalah sebagai berikut: pertama, dorongan biologis karena laki-laki memiliki dorongan seksual yang lebih besar dibandingkan perempuan, sehingga laki-laki yang cenderung melakukan tindakan pelecehan terhadap perempuan. Implementasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual secara verbal pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 83 PK/PID.SUS/2019 yang menjatuhkan pidana pidana penjar selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, masih kurang tepat hal itu dikarenakan hakim tidak melihat secara utuh bahwa keberadaan UU ITE sehingga menimbulkan multi tafsir antara hakim yang ada di Pengadilan Negeri Mataram dengan Hakim Mahkamah Agung. Hakim juga tidak melihat kasus dan perbuatan secara utuh dimulai dari motif, niat sampai dengan tujuan dari perbuatan yang dilakukan oleh Baiq Nuril Maknun sehingga keputusan Mahkamah Agung dianggap mencederai rasa keadilan bagi Baiq Nuril Maknun yang menurut para team pembela/pengacara, Komnas Perempuan dan masyarakat yang simpati bahwa Baiq Nuril Maknun adalah korban pelecehan seksual secara verbal.

DAMPAK NEGATIF TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM TERWUJUDNYA STABILITAS NASIONAL

2024-04-27T14:08:55+07:00

korupsi berasal dari Bahasa latin yaitu corruption. Dalam Bahasa Inggris adalah Corruption atau corrupt, dalam Bahasa perancis disebut corruption dan dalam Bahasa belanda disebut dengan corruptive, Sehingga pengimplementasian kalimat Bahasa Belanda dapat dijadikan kalimat korupsi dalam Bahasa Indonesia. Secara arti luas Korupsi memiliki makna yaitu korup yang berarti busuk, buruk, Undang-undang terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus mengatur hukum acara sendiri terhadap mekanisme penegakkan hukum dalam tindak pidana korupsi, Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yaitu : KUHP, UU Perampasan aset, KUHAP, UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, Dampak korupsi dalam perkembangan ekonomi adalah menimbulkan lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, penurunan produktifitas, rendahnya kualitas barang dan jasa, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, dan meningkatnya hutang negara. Adapun dampak korupsi dalam penegakan hukum adalah menimbulkan pemerintah tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga Negara.

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI PROSES HYBRID MEDIASI-ARBITRASE MENURUT UU NO. 30 TAHUN 1999

2024-04-27T14:08:55+07:00

Penyelesaian Sengketa pertanahan yang bersifat keperdataan oleh pengadilan, dilakukan melalui proses gugatan berdasarkan ketentuan HIR/RBg. Sistem penyelesaian sengketa di pengadilan yang formalistik, dan adanya berbagai upaya hukum yang dapat ditempuh, mengakibatkan lamanya waktu penyelesaian sehingga biaya tidak terukur, dan produk penyelesaian sengketa berupa Putusan Pengadilan yang bersifat â€œkalah â€“ menangâ€, menjadi alasan penggunaan pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Melalui penelitian hukum normatif dan mempergunakan metode analisis data secara kualitatif dan deskriptif analisis, diperoleh hasil bahwa sengketa pertanahan yang bersifat keperdataan penyelesaiannya dapat dilakukan di luar pengadilan melalui proses silang atau â€œmediasi-arbitraseâ€. Nota kesepakatan yang dipersiapkan oleh mediator dalam proses â€œmediasi-arbitraseâ€ secara khusus dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, akan mengikat para pihak pada proses arbitrase, yang akan menghasilkan putusan arbitrase yang final dan mengikat. Sehingga â€œmediasi-arbitraseâ€ dapat menjadi sarana penyelesaian sengketa yang memenuhi asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan asas keadilan. Kelemahan daripada mediasi disempurnakan oleh arbitrase yang bersifat final dan mengikat dalam satu proses penyelesaian.

Efektifitas Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Terkait Tindak Pidana Suap Oleh Pejabat Negara

2024-04-27T14:08:55+07:00

Korupsi merupakan kejahatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa, hal ini disebabkan karena dampak buruk yang diberikan oleh korupsi menibmulkan efek penghancuran yang hebat (an enermous destruction effects) terhadap kehidupan berbangsa serta bernegara. Selain itu tadanya tindak pidana korupsi tentunya dapat merugikan keuangan negara dan merugikan masyarakat. Dalam tindak pidana korupsi tentu menimbulkan dampak yang sangat. Korupsi menjadi suatu permasalahan yang hingga saat ini tidak kunjung selesai, korupsi memiliki berbagai macam jenisnya misalnya seperti suap menyuap. Menutu Wiyono suap merupakan suatu upaya dengan memberikan atau menjanjikan sejumlah uang ataupun barang kepada seseorang yang memiliki wewenang demi keuntungan orang yang memberikan uang atau barang tersebut sebagai kompensasi atas suatu hal yang diinginkanny. Di Indonesia praktik suap menyuap menjadi hal yang sudah biasa, masyarakat tidak menganggap suap menyuap sebagai suatu permasalahan yang berbahaya. Baginya suap menyuap menjadi alat untuk mempermudah dalam mencapai tujuannya dengan memberikan suap kepada pejabat negara pada instansi pemerintahan. Dalam penulisan jurnal, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Penelitian ini dibuat tentunya dengan tujuan agar pembaca mengetahui bagaimana pandangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus suap menyuap yang terjadi dalam instansi pemerintahan, mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana suap menyuap, dan upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi tindak pidana korupsi suap menyuap yang dilakukan oleh pejabat negara pada instansi pemerintahan.

A ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SECARA ARBITRASE MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)

2024-04-27T14:08:55+07:00

Disputes arise due to various reasons and underlying problems. These consumer disputes occur due to violations of consumer rights. Judicially, consumer dispute resolution can be carried out through court or outside court, with the provisions regulated in the Consumer Protection Law Number 8 of 1999 and Based on the Decree of the Minister of Industry and Trade of the Republic of Indonesia Number: 350/MPP/Kep/12/2001 concerning Implementation Duties and Authorities of the Consumer Dispute Resolution Agency of the Minister of Industry and Trade. BPSK as an out-of-court consumer dispute resolution body that carries out arbitration functions is expected to provide legal certainty in resolving consumer disputes. The decision made by BPSK is final and binding, so the BPSK decision cannot be submitted for legal action again, according to the settlement method chosen by the consumer, whether mediation, conciliation or arbitration. BPSK as an out-of-court consumer dispute resolution body that carries out arbitration functions is expected to provide legal certainty in resolving consumer disputes. The decisions taken by the BPSK panel are final and binding, in accordance with the settlement method chosen by the consumer, whether mediation, conciliation or arbitration. The method used in this research is the normative legal method or also known as doctrinal legal research with a descriptive approach. The purpose of this research is to determine the process and effectiveness of resolving consumer disputes through arbitration through BPSK.

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN PERJUDIAN (Studi Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Gns)

2024-04-27T14:08:55+07:00

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis Faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan perjudian berdasarkan Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Gns dan penerapan sanksi pidana kejahatan perjudian berdasarkan Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Gns. Metode penelitian yaitu pendekatan yuridis normative. Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan diatasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban.Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi. Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan pencurian kendaraan bermotor.